Peta Tanah Akurat Jadi Fondasi Pemulihan DAS

Bogor, 2 Juli 2026 – Peta tanah yang akurat merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan berbasis sumber daya lahan. Tanpa data dasar (baseline) yang valid, kebijakan pengelolaan lahan, termasuk pemulihan daerah aliran sungai (DAS), berisiko tidak tepat sasaran dan kurang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BRMP SDLP), Asdianto, saat menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis Penyusunan Baseline/Karakteristik DAS yang diselenggarakan oleh Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Kementerian Kehutanan, di Bogor. Pada kesempatan tersebut, Asdianto membawakan materi bertajuk "Kebijakan dan Metode Penyusunan Peta Tanah di Indonesia beserta Pemanfaatan Outputnya", sebagai bagian dari dukungan penyusunan baseline/karakteristik pada 250 DAS prioritas tahun 2026.

Dalam paparannya, Asdianto menegaskan bahwa kualitas data tanah menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pembangunan. Menurut Asdianto, penyusunan data baseline yang akurat akan menghasilkan informasi spasial yang mampu mendukung pengambilan keputusan secara ilmiah dan terukur.

"Peta tanah bukan sekadar produk pemetaan, tetapi merupakan dasar dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan sumber daya lahan. Tanpa data baseline yang valid, perencanaan pembangunan pertanian maupun rehabilitasi DAS berpotensi tidak tepat sasaran dan sulit mewujudkan keberlanjutan," jelas Asdianto.

Lebih lanjut, Asdianto memaparkan bahwa BRMP SDLP menerapkan metode fisiografi dalam penyusunan peta tanah, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan interpretasi data spasial, survei lapangan, serta analisis laboratorium. Pendekatan tersebut menghasilkan informasi tanah yang lebih akurat, konsisten, dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi untuk berbagai kebutuhan pembangunan.

Ia juga menekankan bahwa seluruh proses penyusunan peta tanah mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), di antaranya SNI 8473:2024 tentang survei dan pemetaan tanah serta SNI 9222:2024 mengenai klasifikasi tanah. Penerapan standar tersebut memastikan data yang dihasilkan memenuhi kaidah ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan, dan interoperabel sehingga dapat dimanfaatkan lintas sektor.

Selain menghasilkan peta tanah, penyusunan baseline juga menghasilkan berbagai informasi strategis berupa peta kesesuaian lahan, serta berbagai informasi karakteristik sumber daya lahan lainnya. Data tersebut menjadi referensi penting dalam penyusunan rencana pemulihan DAS, penentuan prioritas intervensi, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi DAS secara berkelanjutan.

Sebagai unit kerja Kementerian Pertanian yang memiliki mandat dalam penyediaan data dan informasi sumber daya lahan, BRMP SDLP terus memperkuat perannya sebagai wali data tanah nasional. Melalui penyediaan data yang terintegrasi, akurat, dan terstandar, BRMP SDLP mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif, pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy), serta pengelolaan daerah aliran sungai yang lebih terukur, transparan, dan berkelanjutan.

Kegiatan bimbingan teknis ini menjadi wadah penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam penyusunan data karakteristik DAS yang berkualitas. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat implementasi program pemulihan DAS nasional sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya lahan yang berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.